Koruptor itu Kafir

Judul Buku: Koruptor itu Kafir Editor: Dr. Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, Laode M. Syarif Penerbit: Mizan Cetakan: I/ 2010 
 

Korupsi masih menjadi momok yang menakutkan di tanah air. Akibat korupsi, negara mengalami kerugian yang besar. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi yang terjadi selama semester I tahun 2014 mencapai Rp 3,7 triliun. Dari 308 kasus yang terjadi pada semester I tahun 2014, instansi yang paling banyak melakukan tindakan korupsi adalah pemerintah daerah (pemda) yakni sebanyak 97 kasus. Sementara itu berdasarkan jabatan tersangka, sebanyak 281 tersangka korupsi berasal dari pejabat atau pegawai pemda dari total sebanyak 659 tersangka korupsi.

Senin, 16 Maret 2015, Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo akan bertemu dengan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal pencegahan dan perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan yang bergerak di bidang penyelamatan sumber daya alam, seperti laut, perkebunan maupun kehutanan.

Nantinya, dari diskusi tersebut, Presiden akan akan membuat lembar negara terkait penyelamatan sumber daya alam yang akan ditandatangani 29 kementerian. Menurut Wakil Ketua sementara KPK, Johan Budi, saat ini SDA menjadi fokus sektor yang digarap lembaga anti-korupsi itu mengingat nilainya yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Apakah korupsi itu bisa lenyap? Apakah para koruptor bisa dihukum? Apakah para koruptor tersebut masih dapat disebut orang yang beriman? Apakah kelak generasi mendatang dapat memaafkan generasi sekarang ketika mereka mengetahui bahwa orangtuanya tidak berani mengambil resiko untuk memberantas korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi masih terus dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Saat terjadi kisruh antara KPK dengan Polri beberapa waktu yang lalu, kita menyaksikan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan dukungannya kepada KPK. Sejauh ini, KPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang masih dipercaya oleh rakyat, kendati muncul spekulasi yang mensinyalir bahwa lembaga anti rasuah ini pun tidak steril dari kepentingan politik.

Islam dengan tegas melarang korupsi. Korupsi merupakan dosa besar yang dilaknat Allah Swt. Korupsi hanya bisa ditebus jika pelaku mengembalikan harta korupsinya, mendapatkan kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan, dan menjalani hukuman yang setimpal serta bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang pencuri tidak mungkin mencuri dalam keadaan beriman. Jika mencuri merupakan suatu tindakan mengambil sesuatu yang bukan milikknya, maka korupsi pun dapat disebut sebagai pencurian. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa seorang koruptor tidak mungkin melakukan korupsi dalam keadaan beriman.

Jadi, apakah para koruptor itu kafir?

Buku Koruptor itu Kafir merupakan buku yang disusun dari hasil kerjasama dan konsolidasi mutakhir antara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang didukung oleh Kemitraan bagi Perubahan Tata Pemerintahan. Dalam buku ini, diulas tentang korupsi dari perspektif NU maupun Muhammadiyah dan bagaimana upaya pencegahannya.

Secara praktis, strategi pemberantasan korupsi harus dimulai dari hal yang paling mudah dilakukan. Misalnya, dengan menuntut komitmen tegas dari pemimpin bangsa untuk melawan korupsi. Tekad untuk membebaskan bangsa dari korupsi harus menjadi agenda politik nasional yang bisa memaksa aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan benar.

Berangkat dari kenyataan bahwa korupsi telah menjadi virus ganas yang merasuki sendi-sendi kehidupan bangsa, maka, menindak para koruptor kelas kakap dan mengadili mereka merupakan suatu keharusan. Sehingga dengan sanksi yang tegas ini, diharapkan ada efek kejut bagi mereka yang gemar melakukan korupsi.  Untuk itu, pemerintah harus didorong agar lebih serius dalam memberikan dukungan, baik sarana prasarana maupun dukungan politik.

[Sumber: Liputan Islam]